Bingung Antara PKKPR dan Izin Lokasi? Yuk, Kita Bahas
Banyak pelaku usaha dan pemilik lahan yang masih bingung: Apakah PKKPR sama dengan izin lokasi?
Pertanyaan ini sering muncul terutama sejak pemerintah menerapkan sistem perizinan berbasis Online Single Submission (OSS) pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Sebelum aturan baru ini hadir, izin lokasi menjadi syarat wajib bagi siapa pun yang ingin memanfaatkan lahan untuk kegiatan usaha atau pembangunan. Namun kini, istilah itu telah berubah menjadi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
Perubahan istilah ini bukan sekadar pergantian nama. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang membawa konsep baru yang lebih komprehensif, meliputi kesesuaian ruang, tata wilayah, dan perencanaan pembangunan berkelanjutan.
Jika kamu sedang berencana mengurus PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) atau izin pembangunan lainnya, memahami perbedaan ini sangat penting agar dokumenmu tidak tertolak di sistem OSS.
Apa Itu PKKPR dan Dasar Hukumnya?
PKKPR adalah singkatan dari Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, yang diatur dalam:
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Peraturan Menteri ATR/BPN No. 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berfungsi sebagai persetujuan awal bahwa suatu kegiatan pemanfaatan ruang (misalnya pembangunan, usaha, atau investasi) telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR).
Dengan kata lain, PKKPR menjadi fondasi utama sebelum kamu melanjutkan ke tahap perizinan lain, seperti:
PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)
SLF (Sertifikat Laik Fungsi)
Persetujuan Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL)
Jadi, tanpa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, proses izin lain berisiko tertunda karena belum ada jaminan bahwa lokasi kegiatanmu sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
Apa Itu Izin Lokasi Sebelum PKKPR Diterapkan?
Sebelum hadirnya sistem OSS dan PP No. 21 Tahun 2021, izin lokasi adalah dokumen yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha yang ingin menggunakan lahan untuk kegiatan tertentu.
Dasar hukum izin lokasi diatur dalam:
Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.
Izin lokasi berfungsi untuk memberikan hak kepada pemohon untuk:
Memperoleh tanah yang dibutuhkan bagi usaha atau pembangunan.
Mengalihkan hak atas tanah sesuai peruntukan rencana tata ruang wilayah.
Memastikan kegiatan pemanfaatan lahan tidak bertentangan dengan kebijakan tata ruang daerah.
Namun sejak diberlakukannya PP No. 21 Tahun 2021, sistem izin lokasi secara resmi dihapus dan digantikan oleh PKKPR.
Apa Perbedaan PKKPR dan Izin Lokasi?
Perbedaan utama antara PKKPR dan izin lokasi tidak hanya pada istilah, tetapi juga pada cakupan kewenangan dan fungsi hukumnya.
Berikut perbandingan sederhananya:
| Aspek | Izin Lokasi | PKKPR |
|---|---|---|
| Dasar Hukum | Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 2015 | PP No. 21 Tahun 2021 & Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2021 |
| Fungsi Utama | Memberi izin untuk memperoleh tanah | Menilai kesesuaian rencana kegiatan dengan tata ruang |
| Sifat Dokumen | Izin administratif | Persetujuan kesesuaian ruang |
| Sistem Penerbitan | Manual atau OSS generasi lama | OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) |
| Keterkaitan dengan PBG | Tidak langsung terkait | Menjadi dasar utama untuk pengajuan PBG |
| Cakupan Kegiatan | Fokus pada penguasaan tanah | Mencakup aspek perencanaan, pembangunan, dan keberlanjutan |
Dari tabel di atas terlihat bahwa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang lebih luas cakupannya karena tidak hanya mengatur penguasaan tanah, tapi juga memastikan kesesuaian kegiatan pembangunan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR).
Mengapa PKKPR Diperlukan Sebelum Mengurus PBG?
Dalam sistem perizinan baru, PKKPR menjadi langkah pertama sebelum pengajuan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung).
Alasannya sederhana — pemerintah ingin memastikan bahwa lokasi bangunan dan fungsi penggunaannya tidak bertentangan dengan tata ruang daerah.
Tanpa PKKPR, dokumen teknis seperti PBG atau SLF tidak bisa diproses lebih lanjut karena belum ada kepastian lokasi.
Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 16 PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Bagaimana Cara Mengajukan PKKPR?
Pengajuan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan secara online melalui Sistem OSS (Online Single Submission). Berikut langkah-langkahnya:
Masuk ke portal OSS (oss.go.id)
Buat akun dan login sebagai pelaku usaha atau perorangan.Isi data kegiatan pemanfaatan ruang
Meliputi luas lahan, lokasi, jenis usaha, dan fungsi bangunan.Unggah peta lokasi atau koordinat lahan
Sistem OSS akan memverifikasi kesesuaian dengan RDTR.Verifikasi oleh Kementerian ATR/BPN
Jika sesuai dengan RTRW/RDTR, PKKPR akan diterbitkan secara otomatis.Cetak dokumen PKKPR elektronik
Dokumen ini menjadi syarat utama pengajuan PBG atau izin lainnya.
Gunakan Jasa Konsultan Profesional untuk PKKPR
Mengurus Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang memang membutuhkan pemahaman mendalam terhadap regulasi dan tata ruang daerah.
Untuk memastikan proses berjalan lancar dan sesuai aturan, kamu bisa memanfaatkan layanan Jasa Perizinan PKKPR JABODETABEK yang siap membantu dari tahap awal hingga penerbitan izin resmi.
